Ringkasan Materi Kelas 6 SD/MI
JASA PEMBUATAN ADMINISTRASI BP/BK DI SEKOLAH DAN PTK/BK
HUBUNGI KAMI DI 081222940294
WA: 081222940294
BBM: 5AA33306
Untuk Detail Harga Administrasi Dan Perangkat BK Klik Disini
Untuk Pilihan Judul Dan detail Harga PTK/BK Klik Disini
Atau Cek FB Kami Disini
NILAI-NILAI JUANG DALAM PROSES PERUMUSAN PANCASILA SEBAGAI DASAR NEGARA 1. PROSES PERUMUSAN DASAR NEGARA Pada tahun 1944 Jepang mulai banyak mengalami kekalahan dalam Perang Dunia II, agar bangsa Indonesia tidak melawan dan membantu perjuangan Jepang melawan sekutu, maka pada tanggal 1 Maret 1945 Jepang membentuk BPUPKI ( Badan Penyelidik Usaha-usaha Persiapan Kemerdekaan Indonesia dalam bahasa jepang disebut Dokuritsu Zjunbi Tyoosakai. Pada tanggal 28 April 1945 diumumkan pengankatan anggota BPUPKI di Gedung Cuo Sangi In, yang sekarang dipakai sebagai Gedung Departemen Dalam Negeri ( di Pejambon Jakarta ). Sebagai ketua BPUPKI adalah Dr. Rajiman Wedyodiningrat, wakilnya Icibangase ( Jepang ), dan sekertarisnya adalah R. P. Soeroso. Jumlah anggota BPUPKI ada 63 orang yang mewakili hampir seluruh wilayah Indonesia ditambah 7 orang jepang, diantara tokoh yang menjadi anggota BPUPKI adalah; Soekarno, Moh. Hatta, Ki Hajar Dewantara, KH Mas Mansur, KH Wachid Hasyim, KH Agus Salim, Soepomo, dan Moh. Yamin. Pada tanggal 29 Mei 1945 sampai I Juni 1945 BPUPKI bersidang untuk pertama kali dan membahas rumusan dasar negara Indonesia merdeka. Pada tanggal 29 Mei 1945 Mohammad Yamin mengemukakan gagasanya. Menurutnya, negara Indonesia harus berpijak pada lima dasar yaitu 1. Peri Kebangsaan 2. Peri Kemanusiaan 3. Peri Ketuhanan 4. Peri Kerakyatan 5. Kesejahteraan Rakyat. Pada tanggal 31 Mei 1945 Soepomo menyampaikan gagasanya. Menurutnya Indonesia harus berdiri di atas asas-asas berikut: 1. Persatuan 2. Kekeluargaan 3. Keseimbangan lahir batin 4. Musyawarah 5. Keadilan sosian Pada tanggal 1 Juni 1945 Ir. Soekarno menyapakan gagasanya. Ir. Soekarna menyatakan bahwa negara Indonesia harus didirikan di atas lima dasar yaitu: 1. Kebangsaan Indonesia 2. Internasionalisme atau perikemanusiaan 3. Mufakat atau demokrasi 4. Kesejahteraan sosial 5. Ketuhanan Yang Maha Esa. Untuk usulan rumusan dasar negara tersebut. Beliau mengajukan usul agar dasar negara tersebut diberi nama Pancasia. Maka sitiap tanggal 1 Juni diperingati sebagai hari lahirnya Pancasila. 2. Masa pesidangan kedua BPUPKI ( 10 – 16 Juni 1945 ) Pada sidang kedua ini BPUPKI membentuk panitia sembilan, adapun anggota panitia sembilan ini adalah sebagai berikut: Ir, Soekarno ( Ketua ), Abdulkahar Muzakir, Drs. Moh. Hatta, KH Wachid Hasyim, Mr. Moh Yamin, H. Agus Salim, Ahmad Subarjo, Abikusno Cokrosuryo, dan A. A. Maramis. Pada tanggal 22 Juni 1945 Panitia Sembilan berhasil merumuskan dasar negara. Rumusan itu oleh Moh Yamin diberi nama Piagam Jakrat atau Jakarta Charter. Panitia sembilan juga membentuk kelompok kecil yang beranggotakan tujuh orang yang bertujuan merumuskan rancangan UUD. Sebagai ketua kelompok kecil ini adalah Mr. Soepomo dan anggota-anggotanya adalah Wongsonegora, Ahmad Subarjo, Singgih, H. Agus Salim, dan Sukiman. Dalam rapat panitia perancang UUD, diambil kepusan sbagai berikut: 1. Bentuk negara Unitarisme ( Kesatuan ) 2. Preamble atau pembukaan setuju diambil dari Jakarta Charter atau Piagam jakarta 3. Kepala negara satu orang 4. Nama kepala negara adalah presiden Hasil tersebut disempurnakan kebahasaanya oleh panitia Penghalus Bahasa yang terdiri atas Husain Jayadiningrat, H. Agus Salim, dan Mr. Soepomo Hasil ini disampaikan pada sidang BPUPKI pada tanggal 14 Juli 1945 oleh Ir Soekarno. Pada loporannya disebutkan tiga hal poko, yaitu: 1. Pernyataan Indonesia Merdeka 2. Pembukaan Undang-undang Dasar 3. Dan Undang-undang dasar ( Batang Tubuh ) Pada tanggal 15 Juli 1945 diadakan sidang untuk menyusun UUD berdasarkan hasil kerja Panitia Perancang Undang-Unadang dasar. Pada tanggal 17 Juli 1945 dilaporkan hasil kerja penyusunUUD. Laporan tersebut diterima sidang Pleno BPUPKI. 3. Pembentukan Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia ( PPKI ) Karena tugas BPUPKI telah selesai maka pada tanggal 7 Agustus 1945 BPUPKI dibubarkan oelh Jepang, untuk menindaklanjuti hasil kerja BPUPKI maka dibentuk Panitia Persiapak Kemerdekaan Indonesia ( PPKI ) dalam bahasa Jepang disebut Dokuritsu Zyunbi Linkai. PPKI beranggotakan 21 orang yang mewakili seluruh lapisan masyarakat Indonesia. Mereka terdiri dari 12 orang wakil dari Jawa, 3 orang wakil dari Sumatra, 2 orang wakil dari Sulawesi, dan seorang wakil dari Sunda Kecil, Maluku dan penduduk Cina.Ketua PPKI pada tanggal 18 Agustus menambahkan lagi 6 orang, jadi seluruhnya menjadi 27 anggota. PPKI dipimpin oleh Ir. Soekarno dan wakilnya Moh. Hatta, dan penasihatnya adalah Ahmad Subarjo. Anggota PPKI adalah : Mr. Supomo, dr. Rajiman Wedyodiningrat, R. P. Suroso, Sutarjo, K. H. Abdul Wachid Hasyim, Ki Bagus Hadikusumo, Oto Iskandardinata, Suryohamijoyo. Abdul Kadir, Puruboyo, Yap Tjwan Bing, Latuharhary, Dr. Amir, Abdul Abas, Teuku Moh. Hasan, Hamdani, Sam Ratulangi, Andi Pangeran, I Gusti Ketut Pudja, Wiranatakusumah, Ki Hajar Dewantara, Kasman Singodimejo, Sayuti Melik, dan Iwa Kusumasumantri. 4. Proses Penetapan Dasar Negara dan Konstitusi Negara Tanggal 18 Agustus 1945 PPKI brsidang yang pertama, pada sidang ini membahas konstitusi Negara Indonesia, Presiden dan Wakil Presiden Indonesia, serta lembaga yang membantu tugas Presiden Indonesia. PPKI membahas konstitusi Negara Indonesia dengan menggunakan naskah Piagam Jakarta yang telah disahkan oleh BPUPKI. Sebelun sidang dimulai ada keberatan dari golongan Kristen dan Katolik di Indonesia bagian timur mengenai : a. Sebelum sidang dimulai ada keberatan dari golongan Kristen dan Katolik di Indonesia timur mengenai kalimat “... dengan kewajiban menjalankan syariat Islam bagi pemeluk-pemeluknya” pada kalimat “ Ketuhanan dengan kewajiban menjalankan syariat Islam bagi pemeluk-pemeluknya”. Mereka berpendapat, tidak tepat di dalam suatu pernyataan pokok yang mengenai seluruh bangsa ditempatkan suatu penetapan yang hanya mengenai sebagian saja daripada rakyat Indonesia sekalipin bagian itu bagian terbesar. b. Mereka juga mengajukan keberatan mengenai Bab II UUD Pasal 6 yang semula bwrbunyi “ Presiden ialah orang Indonesia yang beragama Islam” diubah menjadi “ Presiden adalah orang Indonesia Asli”. Maka Bung Hatta dan beberapa tokoh Islam mengadakan pertemuan tersendiri untuk mencari penyelesaian masalah tersebut. Tokoh-tokoh islam yang ikut membahas masalah tersebut adalah : Ki Bagus Hadikusumo, Kasman Singodimejo, K. H. Abdul Wachid Hasyim, dan Teuku Moh. Hassan. Dalam waktu tidak lama maka telah disepakai untuk menghilangkan kalimat “... dengan kewajiban menjalankan syariat Islam bagi pemeluk-pemeluknya. Dengan demikian tidak terdapat lagi tujuk kata yang mewajibkan umat Islam untuk menjalankan syariat agama islam, juga tidak terdapat lagi ketentuan bahwa presinden harus seorang Islam. 5. Pengesahan Rancangan Hukum Dasar yang Diterima BPUPKI pada Tanggal 17 Juli 1945 Rancangan hukum dasar yang diterima BPUPKI pada tanggal 17 Juli 1945 setelah disempurkan oleh PPKI dusahkan sebagai Undang- Undang dasar Negara Indonesia. Uud ini kemudian dikenal sebagai UUD 1945. Keberadaan UUD 1945 diumumkan dalam berita Republik Indonesia Tahun ke-2 No 7 tahun 1946 pada halaman 45 – 48. Sistematika UUD 1945 itu terdiri atas : 1. Pembukaan ( Mukadimah ) UUD 1945 terdiri atas empat alenia. Pada Alenia ke – 4 UUD 1945 tercantum Pancasila sebagai dasar negara yang berbunyi sebagai beikut 1. Ketuhanan Yang Maha Esa 2. Kemanusiaan yang adail dan beradad 3. Persatuan Indonesia 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan/perwakilan 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia 2. Batang tubuh UUD 1945 terdiri atas 16 Bab, 37 Pasal, 4 Pasal aturan peralihan, dan 2 Ayat aturan tambahan. 3. Penjelasan UUD 1945 terdiri atas penjelasan umum dan penjelasan pasal demi pasal. 6. Nilai Juang Dalam Proses Perumusan Dasar Negara. a. Persatuan dan Kesatuan Contoh perilaku yang mencermikan nilai semangat Persatuan dan Kesatuan antara lain: 1. Gotong royong membersihkan lingkungan rumah, sekolah, dan masyarakat 2. Menyelesaikan masalah dengan kekeluargaan tidak dengan kekerasan 3. Mementinkan kepentingan bersama daripada kepentingan diri sendiri. b. Cinta Tanah Air. Contoh perilaku yang mencerminkan Cinta Tanah Air dinataranya adalah: 1. Memakai barang-barang produk bangsa Indonesia sendiri. 2. Berpartisipasi dalam melestarikan kebudayaan Daerah/ Nosional. 3. Lebih mementingkan kepentingan Negara dari pada kepentngan sendiri atau golongan. c. Mengutamakan Kepentingan Umum Sikap mengutamakan kepentingan umum perlu diterapkan dalam kehidupan sehari-hari, contohnya: 1. Ikut menjaga ketertiban dan kemanan lingkungan. 2. Ikut kerja bakti. 3. Menjaga kebersihan dengan cara membuang sampah pada tempatnya. d. Rela Berkorban Contohnya: 1. Membantu orang yang terkena musibah atau bencana 2. Donor darah 3. Membantu oarang mnyeberang jalan 4. Miminjamkan alat tulis pada teman yang lupa atau tidak punya. 5. Menjadi ang tua asuh e. Menghargai Orang Lain. Contohnya: 1. Tidak membeda-bedakan teman. 2. Mau mendengar atau menerima saran atau pendapat orang lain walapun pendapat itu berbeda dengan pendapat sendiri. 3. Berbicara sopan kepada siapapun tanpa terkecuali. 7. Nilai Kebersamaan dalam Proses Perumusan Dasar Negara a. Musyawarah Musyawarah diperlukan untuk mencapai tujuan bersama. Musyawah adalah cara yang ditempuh angota BPUPKI ketika merumuskan Pancasila. Dengan musyawarah keputsan bersama berupa Pancasila berhasil desepakati. b. Menghargai Perbedaan dan Toleran Menghargai perbedaan terletak pa da kesediaan untuk menerima pendapat yang berdeda demi kepentingan yang lebih besar. Hal ini terbukti dengan dihapusnya kalimat “.. dengan kewajiban menjalankan syariat Islam bagi pemeluk-pemeluknya” Make Money Online : http://ow.ly/KNICZ
Tidak ada komentar:
Posting Komentar