Pembelajaran PKN Untuk Pengembangan Warga Negara Yang Demokratis
JASA PEMBUATAN ADMINISTRASI BP/BK DI SEKOLAH DAN PTK/BK
HUBUNGI KAMI DI 081222940294
WA: 081222940294
BBM: 5AA33306
Untuk Detail Harga Administrasi Dan Perangkat BK Klik Disini
Untuk Pilihan Judul Dan detail Harga PTK/BK Klik Disini
Atau Cek FB Kami Disini
Mata Pelajaran Pendidikan Kewarganegaraan merupakan mata pelajaran yang memfokuskan pada pembentukan warganegara yang memahami dan mampu melaksanakan hak-hak dan kewajibannya untuk menjadi warganegara Indonesia yang cerdas, terampil, dan berkarakter yang diamanatkan oleh Pancasila dan UUD 1945.
Tujuan pendidikan kewarganegaraan adalah partisipasi yang penuh nalar dan tanggung jawab dalam kehidupan politik dari warga negara yang taat kepada nilai-nilai dan prinsip-prinsip dasar demokrasi konsitusional Indonesia. Partispasi warga negara yang efektif dan penuh tanggung jawab memerlukan penguasaan seperangkat ilmu pengetahuan dan keterampilan intelektual serta keterampilan untuk berperan serta. Partisipasi yang efektif dan bertanggung hawab itu pun ditingkatkan lebih lanjut melalui pengembangan disposisi atau watak-watak tertentu yang meningkatkan kemampuan individu berperan serta dalam proses politik dan mendukung berfungsinya sistem politik yang sehat serta perbaikan masyarakat.
Menimbang dasar pikiran dan tujuan PKN diatas, selayaknya pembelajaran PKn dapat membekali siswa dengan pengetahuan dan keterampilan intelektual yang memadai serta pengalaman praktis agar memiliki kompetensi dan efektivitas dalam berpatisipasi. Oleh karena itu, ada dua hal yang perlu mendapat perhatian kita sebagai guru yakni bekal pengetahuan materi pembelajaran dan metode atau pendekatan pembelajaran. Hal terakhir ini merupakan titik yang masih lemah untuk mengantarkan para peserta didik menjadi warga yang demokratis.
Pembelajaran partisipatif yang berbasis portofolio (Portofolio-based-learning) merupakan alternatif utama guna mencapai tujuan PKn tersebut.
Pendidikan persekolahan seyogyanya dikembangkan sebagai wahana sosial kultural untuk membangun kehidupan yang demokratis. Hal ini dapat diartikan bahwa sekolah harus menjadi wahana pendidikan untuk mempersiapkan kewarganegaraan yang demokratis melalui pengembangan kecerdasan spiritual, rasional, emosional dan sosial warga negara baik secara aktor sosial maupun sebagai pemimpin/kholifah pada hari ini dan hari esok.
Karakter utama warga negara yang cerdas dan baik adalah dimilikinya komitmen untuk secara ajek mau dan mampu memelihara dan mengembangkan cita-cita dan nilai demokrasi sesuai perkembangan jaman dan secara efektif dan langgeng menangani dan mengelola krisis yang selalu muncul untuk kemaslahatan masyarakat Indonesia sebagai bagian integral dari masyarakat global yang damai dan sejahtera.
Dari konsep dasar tersebut dapat dikemukakan bahwa paradigma pendidikan demokrasi yang perlu dikembangkan dalam lingkungan sekolah adalah pendidikan demokrasi yang bersifat multidimensional atau bersisi jamak. Sifat multidimensionalitasnya itu antara lain tertelak pada pandangannya yang pluralistik-uniter dalam makna Bhineka Tunggal Ika, sikapnya dalam menempatkan individu, negara dan masyarakat gobal secara harmonis, tujuannya yang diarahkan pada semua dimensi kecerdasan (spiritual, rasional, emosional dan sosial); dan latarnya (setting) yang menghasilkan pengalaman belajarnya yang terbuka, fleksibel, dan bervariasi merujuk kepada dimensi tujuannya.
Bila ditampilkan dalam wujud program pendidikan, paradigma baru ini menuntut hal-hal sebagai berikut. Pertama, memberikan perhatian yang cermat dan usaha yang sungguh-sungguh pada pengembangan pengertian tentang hakikat dan karakteristik aneka ragam demokrasi, bukan hanya yang berkembang di Indonesia. Kedua mengembangkan kurikulum dan pembelajaran yang dirancang untuk memfasilitasi siswa agar mampu mengksplorasi bagaimana cita-cita demokrasi telah diterjemahkan ke dalam kelembagaan dan praktek di berbagai belahan bumi dan dalam berbagai kurun waktu. Ketiga tersedianya sumber belajar yang memungkinkan siswa mampu mengeksplorasi sejarah demokrasi di negaranya untuk dapat menjawab persoalan apakah kekuatan dan kelemahan demokrasi yang diterapkan di negaranya itu secara jernih. Keempat, tersedianya sumber belajar yang dapat memfasilitasi siswa untuk memahami penerapan demokrasi di negara lain sehingga mereka memiliki wawasan yang luas tentang ragam ide dan sistem demokrasi dalam berbagai konteks. Situasi sekolah dan kelas dikembangkan demikian rupa sebagai ” democratic laboratory ataulaboratorium demokrasi” dengan lingkungan sekolah yang diperlukan sebagai lingkungan kehidupan yang demokratis yang bersifat mikro dan memperlakukan masyarakat luas sebagai kelas global yang terbuka. Dengan cara itu akan memungkinkan siswa dapat belajar demokrasi dalam situasi yang demokratis dan untuk tujuan melatih diri sebagai warga negara yang demokratis dan membangun kehidupan yang lebih demokratis. Itulah makna belajar tentang demokrasi dalam situasi yang demokratis dan untuk membangun kehidupan demokratis.
Model pembelajaran yang berbasis portofolio perlu disesuaikan dengan kondisi lingkungan dan kebutuhan siswa bahkan tingkat perkembangannya. Guru dapat memodifikasi model ini dengan tidak mengubah prinsip-prinsip pokok.
Portofolio adalah suatu kumpulan pekerjaan siswa dengan maksud tertentu dan terpadu yang diseleksi menurut panduan-panduan yang ditentukan. Panduan-panduan ini beragam tergantung pada mata pelajaran dan tujuan penilaian portofolio. Portofolio dalam pembelajaran PKn menggambarkan rencana kelas siswa berkenaan dengan suatu isu kebijakan publik yang telah diputuskan unuk dikaji mereka, baik dalam kelompok kecil maupun kelas secara keseluruhan. Portofolio kelas berisi bahan-bahan seperti pertanyaan-pertanyaan tertulis, peta, grafik, fotografi dan karya seni asli. Bahan-bahan ini menggambarkan :
- Hal-hal yang telah dipelajari siswa berkenaan suatu masalah yang telah mereka pilih;
- Hal-hal yang telah dipelajari siswa berkenaan dengan alternatif-alternatif pemecahan masalah tersebut;
- Kebijakan publik yang telah dipilih atau dibuat oleh siswa untuk mengatasi masalah tersebut;
- Rencana tindakan yang telah dibuat siswa untuk digunakan dalam mengusahakan agar pemerintah menerima kebijakan yang mereka
Dalam menilai portofolio, ”karya terpilih” merupakan istilah yang sangat penting. Yang harus menjadi akumulasi dari segala sesuatu yang dapat ditemukan para siswa pada topik mereka bukanlah seksi pneyangan dan bukan pula seksi pendokumentasian. Melainkan, portofolio harus memuat bahan-bahan yang menggambarkan usaha terbaik siswa dalam mengerjakan tugas-tugas yang diberikan kepadanya, serta mencakup pertimbangan terbaiknya tentang bahan-bahan mana yang paling penting.
Pembelajaran PKn yang berbasis portofolio memperkenalkan kepada para siswa dan mendidik mereka untuk menerapkan secara konstektual metode dan langkah-langkah yang digunakan dalam proses politik, khususnya dalam pembuatan dan pelaksanaan kebijakan publik. Pembelajaran ini bertujuan untuk mengembangkan komitmen aktif para siswa terhadap kewarganegaraanya dan pemerintahannya dengan cara :
- Membekali pengetahuan dan keterampilan yang diperukan untuk berpartsipasi secara efektif;
- Membekali pengalaman praktis yang dirancang untuk mengembangkan kompetensi dan efektivitas partisipasi;
- Mengembangkan pemahaman akan pentingnya partisipasi warga Negara.
Pembelajaran ini akan memperluas wawasan dan pengetahuan, meningkatkan keterampilan dan memperdalam siswa tentang bagaimana bangsa Indonesia yakni kita semua, dapat bekerja sama mewujudkan masyarakat yang lebih baik. Pembelajaran ini bertujuan untuk membantu siswa belajar bagaimana cara mengungkapkan pendapat, bagaimana cara menentukan tingkat pemerintahan dan lembaga pemerintah manakah yang paling tepat dan layak untuk mengatasi masalah yang diidentifikai oleh mereka dan bagaimana cara mempengaruhi penetapan-penetapan kebijakan untuk tingkat pemerintahan tersebut. Pembelajaran ini mengajak para siswa untuk bekerja sama dengan teman-temannya di kelas dan, dengan bantuan guru, agar tercapai tugas-tugas pembelajaran berikut.
- Mengidentifikasi masalah kontektual yang akan dikaji.
- Mengumpulkan dan mengolah data dan informasi dari berbagai sumber berkaitan.
- Mengkaji pemecahan masalah secara interdisipliner.
- Membuat kebijakan publik untuk lingkungan terbatas.
- Membuat rencana tindakan terkait kebijakan publik yang diusulkan.
Dalam pembelajaran PKn yang berbasis portofolio kelas dibagi ke dalam beberapa kelompok. Setiap kelompok bertanggung jawab untuk membuat satu bagian portofolio kelas.
Dengan demikian, portofolio merupakan karya terpilih kelas/siswa secara keseluruhan yang bekerja secara kooperatif membuat keijakan publik untuk membahas pemecahan terhadap suatu masalah kemasyarakatan.
Kriteria untuk menilai portofolio :
- Kelengkapan
Apakah memuat bahan-bahan yang diuraikan ? Apakah para siswa memasukkan bahan-bahan lebih dari yang diperlukan ?
- Kejelasan
Apakah portofolio siswa tersusun dengan baik ? Apakah portofolio siswa ditulis dengan jelas, menggunakan tata bahasa dan ejaan yang benar ? Apakah gagasan-gagasan utama dan argumen-argumen di dalamnya mudah dipahami ?
- Informasi
Apakah informasinya akurat? Apakah informasinya memuat fakta-fakta utama dan konsep-konsep penting untuk memahami topik kajian ?
- Dukungan
Apakah siswa memberikan contoh-contoh untuk menjelaskan atau mendukung gagasan-gagasan utama ? Apakah siswa memberikan penjelasan mendalam untuk gagasan-gagasan utama tersebut ?
- Grafik
Apakah grafik siswa berkaitan secara khusus dengan isi dari seksi portofolionya? Apakah grafik siswa memberikan informasi ? Apakah masing-masing grafik memiliki judul ?
Apakah grafik siswa membantu untuk memahami tayangannya ?
- Dokumentasi
Apakah siswa mendokumentasikan gagasan-gagasan utama pada portofoionya ? Apakah siswa menggunakan sumber-sumber yang sahih, terpercaya, dan variatif ? Jika siswa mengutip atau menyadur sumber informasi, apakah mereka mengharganya pada setiap kutipan ?
Apakah dokumentasi siswa berkaitan dengan tayangan ? Apakah siswa memilih sumber-sumber informasi terbaik dan terpenting ?
- Kekonsitensionalan
Apakah siswa memasukkan Format Pendapat Kekonstitusionalan ?
Apakah siswa menjelaskan mengapa kebijakan yang diusulkan oleh mereka tidak melanggar konstitusi ?
Demikianlah model pembelajaran PKn yang berbasis portofolio. Namun untuk penerapan di sekolah dasar, guru perlu melakukan proses penyederhanaan lagi, disesuaikan dengan tingkat perkembangan anak usia sekolah dasar. Demikian pua dalam proses identifikasi dan pemilihan masalah. Masalah kelas hendaknya masalah yang dipilih sendiri oleh siswa.
Tidak ada komentar:
Posting Komentar