BAB 1 PTK Pkn SMP
JASA PEMBUATAN ADMINISTRASI BP/BK DI SEKOLAH DAN PTK/BK
HUBUNGI KAMI DI 081222940294
WA: 081222940294
BBM: 5AA33306
Untuk Detail Harga Administrasi Dan Perangkat BK Klik Disini
Untuk Pilihan Judul Dan detail Harga PTK/BK Klik Disini
Atau Cek FB Kami DISINI
HUBUNGI KAMI DI 081222940294
WA: 081222940294
BBM: 5AA33306
Untuk Detail Harga Administrasi Dan Perangkat BK Klik Disini
Untuk Pilihan Judul Dan detail Harga PTK/BK Klik Disini
Atau Cek FB Kami DISINI
A.Latar Belakang Masalah
Paradigma baru Pendidikan Kewarganegaraan (PKn) diorientasikan untuk
mempersiapkan peserta didik menjadi warga Negara yang memiliki komitmen
kuat dan konsisiten untuk mempertahankan Negara Kesatuan Republik
Indonesia. PTK PKn Pembelajaran PKn diharapkan menggunakan pendekatan
pembelajaran konstekstual untuk mengembangkan dan meningkatkan
kecerdasan, keterampilan, dan karakter warga Negara Indonesia yang
demokratis, bertanggungjawab, dan setia kepada bangsa dan Negara
Indonesia (Depdiknas:2004)
Fenomena yang terjadi dalam kehidupan masyarakat, berbangsa dan
bernagera sebagai akibat proses demokratisasi tumbuh budaya demokrasi
yang tidak demokratis. Hal ini ditandai dengan rentannya masyarakat
terhadap provokasi, serta sikap massa yang suka main hakim sendiri.
Gejala tersebut menunjukkan ketidaksiapan dan ketidakmatangan masyarakat
dalam kehidupan berdemokras (Winataputra;1999)
Kondisi tersebut di atas menjadi tantangan yang berat bagi pelaksanaan
misi pembelajara kewarganegaraan. Sebab dalam kenyataan sering terjadi
bahwa konsep-konsep nilai yang diperoleh siswa dari pembelajaran di
sekolah menjadi controversial dengan realita kehidupan dalam masyarakat.
Untuk menyikapi hal tersebut di atas, maka budaya demokrasi di kalangan
siswa perlu ditumbuhkembangkan. Salah satu strategi yang dapat ditempuh
adalah menciptakan kelas PKn sebagai laboratorium demokrasi, menjadi
kelas PKn sebagai miniature kehidupan berdemokrasi contoh ptk Pkn.
Dalam rangka mempersiapkan warga Negara yang demokratis, maka perlu
menanamkan budaya demokratis kepada peserta didik sejak dini. Disinilah
mata pelajaram kewarganegaraan memiliki peran strategis sebagai wahana
pembentukan karakter warga Negara yang demokratis dan bertanggungjawab.
Upaya membekali siswa dengan budaya demokrasi serta sejalan dengan visi
pendidikan nasional, yaitu terwujudnya sistem pendidikan sebagai pranata
social yang kuat dan berwibawa untuk memberidayakan semua warga Negara
Indonesia berkembang menjadi manusia yang berkualitas sehingga mampu dan
proaktif menjawab tantangan zaman yang selalu berubah (UU. Nomor 20
tahun 2003 tentang Sisidiknas). Penelitian Tindakan Kelas (PTK)
Pendidikan Kewarganegaraan.
Disisi lain menanamkan budaya demokrasi pada siswa merupakan implemetasi dari tujuan dan fungsi mata pelajaran PKn, yaitu:
1. Tujuan pembelajaran PKn antara lain mengembangkan aspek-aspek berikut:
a. Berpikir secara kritis, rasional, dan kreatif dalam menanggapi isu kewarganegaraan
b. Berpartisipasi secara aktf dan bertanggungjawab, serta bertindak
secara cerdas dalam kegiatan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara
c. Berkemmbang secara positif dan demokratis untuk membentuk diri
berdasarkan karakter-karakter bangsa agar dapat hidup bersama dengan
bangsa-bangsa lainnya
d. Berinteraksi dengan bangsa-bangsa lain dalam percaturan dunia
secara langsung atau tidak langsung dengan memanfaatkan teknologi
informasi dan komunikasi PTK Kelas 9 SMP Lengkap
2. Fungsi pembelajaran PKn yaitu untuk membentuk warga Negara yang
cerdas, terampil, dan berkarakter yang setia kepada bangsa dan Negara
Indonesia dengan merefleksikan dirinya dalam kebiasaan berpikir dan
bertindak sesuai dengan amanat Pancasila dan UUD 1945 (Depdiknas:2004)
Berangkat dari keperihatinan peneliti bahwa budaya demokrasi siswa SMP
dirasa masih kurang, maka perlu ditingkatkan. Indikator yang
menggambarkan kondisi tersebut antara lain (a) kurangnya keberanian
siswa dalam mengajukan pertanyaan, (b) kurangnya keberanian siswa dalam
berpendapat dan berargumentasi (c) siswa kurang menghargai perbedaan (d)
siswa kurang respek terhadap teman dan guru (e) siswa kurang menghargai
pendapat orang lain (f) siswa sering mengabaikan nasihat guru (g) siswa
kurang berpartisipasi dalam pembelajaran dan kegiatan sekolah (h) siswa
kurang peduli terhadap program kegiatan sekolah (i) siswa memiliki
kecenderungan memiliki sikap apatis.
Melihat identifikasi masalah tersebut di atas, maka perlu diciptakan
iklim pembelajaran yang kondusif yang memungkinkan siswa mengembangkan
budaya demokrasi dalam kehidupan di sekolah. Untuk itu peneliti mencoba
melaksanakan PTK PKn Kelas IX dengan judul “Role Playing Activity Sebagai Strategi Peningkatan Budaya Demokrasi Siswa Dalam Pembelajaran PKn Siswa Kelas IX SMP Negeri………………………
B. Rumusan Masalah
Berdasarkan latar belakang masalah di atas, maka masalah dalam penelitian ini dapat dirumuskan sebagai berikut:
1. Bagaimanakah penerapan Role Playing Activity Dalam Pembelajaran PKn Siswa Kelas IX SMP Negeri………………………
2. Apakah penerapan role playing activity dapat meningkatan budaya
demokrasi siswa dalam pembelajaran PKn Siswa Kelas IX SMP
Negeri………………………
C. Tujuan
Tujuan dari Penelitian Tindakan Kelas ini antara lain:
1. Untuk mengetahui penerapan Role Playing Activity Dalam Pembelajaran PKn Siswa Kelas IX SMP Negeri………………………
2. Untuk mengetahui efektifitas penerapan Role Playing Activity
Sebagai Strategi Peningkatan Budaya Demokrasi Siswa Dalam Pembelajaran
PKn Siswa Kelas IX SMP Negeri………………………
D. Manfaat Penelitian
Penelitian Tindakan Kelas diharapkan akan memberiikan manfaat :
1. Bagi siswa: akan meningkatnya budaya demokrasi pada diri siswa
2. Bagi guru: pelaksanaan PTK ini menumbuhkan budaya meneliti di
kalangan guru sehingga akan dapat meningkatkan profesionalisme guru.
Selain itu juga kemampuan guru dalam mengelola pembelajaran di kelas
akan meningkat. Contoh PTK PKn SMP
3. Bagi sekolah: hasil penelitian ini diharapkan dapat menunjang
[encapaian visi dan misi sekolah, sekaligus melaksanakan proses
demokratisasi dalam kehidupan di sekolah
E. Indikator Kinerja
Indicator kinerja yang dipakai dalam penelitian ini adalah ada atau
tidaknya peningkatan hasil pengalaman belajar siswa berupa keterampilan
kewarganegaraan dan keterampilan berpartisipasi dalam proses
pembelajaran. Hal ini tercermin dalam perubahan perilaku siswa mengenai
aspek-aspek budaya demokrasi.
Adapun kritera peningkatan tersebut adalah sebagai berikut:
1. Sekurang-kurangnya 65 % siswa kelas IX termotivasi untuk bertanya dan berargumentasi
2. Sekurang-kurangnya 65 % siswa kelas IX bersemangat dalam bekerja kelompok
3. Sekurang-kurangnya 65 % siswa kelas IX lebih respek, toleran, serta berpartisipasi dalam proses pembelajaran
4. Guru PKn merasakan pengalaman baru dalam mengelola pembelajaran
yang lebih bermakna, berkualitas dan menyenangkan bagi siswa.
BAB II Kajian Pustaka Penelitian Tindakan Kelas Pkn
A.Budaya Organisasi
Dalam kehidupan berpolitik dikenal ada tiga klasifikasi budaya
demokrasi yaitu: budaya demokrasi parokial, budaya demokrasi kaula
(subjek), dan budaya demokrasi partisipan (Gabriel A. Almond an Sidney
Verba, 1990:20-22). Budaya demokrasi parochial berlangsung dalam
masyarakat tradisional, dimana masyarakatnya masih sederhana dengan
spesialisasi sangat kecil, para pelaku politik sering melakukan peranan
serempak di berbagai bidang seperti bidang ekonomi, keagamaan dan
lain-lain. Anggota masyarakat cenderung tidak menaruh minat terhadap
obyek-obyek politik yang luas. Kesadaran menonjol dari anggota
masyarakat dalam bidang politik adalah bahwa mereka mengakui adanya
pusat kewenangan atau kekuasaan politik dalam masyarakat.
Budaya demokrasi kaula (subjek) anggota masyarakat mempunyai minat,
perhatian, kesadaran terhadap sisetm politik secara keseluruhan,
terutama terhadap segi output politik. Orientasi anggota masyarakat yang
nyata terhadap objek politik dapat dilihat dari pernyataanya baik
berupa kebanggaan, ungkapn sikap mendukung atau bermusuhan terhadap
sistem politik. Posisi anggota masyarakat sebagai kaula dapat dikatakan
sebagai posisi pasif. Mereka menganggap dirinya tidak berdaya
mempengaruhi sistem politik, dan oleh karena itu menyerah saja kepada
segala kebijakan dan keputusan para pemegang jabatan dalam masyarakat.
Budaya demokrasi partisipan ditandai oleh anggota masyarakat yang aktif
dalam kehidupan politik.seseorang dengan sendirinya menyadari setiap hak
dan tanggungjawabnya. Seorang dalam budaya partisipan dapat menilai
dengan penuh kesadaran sistem politik secara totalitas, input dan output
maupun posisi dirinya dalam sistem politik. Dengan demikian setiap
anggota masyarakat akan terlibat dalam sistem politik yang berlaku
betapapun kecil peran yang dijalankannya. Budaya demokrasi partisipan
dalam pemahaman yang demikian tidak lain merupakan wujud budaya
demokrasidalam masyarakat. Budaya demokrasi memberii tekanan pada
pelaksanaan pemerintahan dari, oleh, dan untuk rakyat (Depdiknas,
2004:15-16)
Menurut Henry B. Mayo dan Miriam Budiarjo (1986:62-53) pelaksanaan
budaya demokrasi dalam masyarakat ditandai dengan penerapan nilai-nilai
sebagai berikut: (1) menyelesaikan perselisihan secara damai (2)
menjamin terlaksanakannya perubahan secara damai dalam suatu masyarakat
yang sedang dinamis (3) melaksanakan pergantian pemimpin secara teratur
(4) meminimalisir penggunaan cara-cara kekerasan (5) mengakui adanya
keanekaragaman (6) menjamin tegaknya keadilan.
Lyman Tower Sargent (1987:29) mengemukakan bahwa unsure-unsur kunci
dalam budaya demokrasi adalah: (1) keterlibatan rakyat dalam pengambilan
keputusan politik (2) persamaan hak diantara warga Negara (3) kebebasan
dan kemerdekaan dimiliki warga Negara (4) sistem perwakilan (5) sistem
pemilihan dan ketentuan mayoritas.
Sedangkan menurut Winata Putra ( 1999:11-12) cirri-ciri orang yang
memiliki budaya demokrasi yaitu : (1) berpikir kritis, arggumentatif dan
kreatif (2) mengemukakan pikiran dan ide secara jernih sesuai aturan
(3) menerima Kebineka Tunggal Ikaan kehidupan (4) berorganisasi secara
sadar dan bertanggungjawab (5) menyikapi mass media secara objektif (6)
berani tampil sebagai calon pemimpin (7) memilih calon pemimpin secara
jujur dan adil (8) berpartisipasi aktif dalam kegiatan masyarakat (9)
melaksanakan tugas dan fungsinya secara bertanggungjawab (10) mampu
bekerjasama dengan penuh tanggungjawab (11) mampu mengambil keputusan
secara adil.
